NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
Sebenarnya alasan diatas hanya alasan dan retorika saja, dan tidak relevan disampaikan oleh pemerintah, karena sejak tahun 2005/2006 sebelum UU 13/2003 ini di judicial review, pemerintah terus berupaya mendorong revisi UU 13/2003 dengan konsep yang mirip dengan pandangan pengusaha, yang artinya lebih mengakomodir kepentingan pengusaha. Draft Revisi UU No 13 Tahun 2003 Hoaks! Kadisnaker Batam ... BATAM TERKINI Draft Revisi UU No 13 Tahun 2003 Hoaks! Kadisnaker Batam: Buruh Jangan Terpancing Isu Kadisnaker Batam Rudi Sakyakirti meminta buruh tak mudah terpancing isu yang beredar terkait revisi UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Buruh Tolak Rencana Revisi UU Ketenagakerjaan Ketua Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Anthony Hilman menyayangkan penolakan yang dilakukan buruh terhadap rencana revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Menurutnya, poin-poin yang menjadi keberatan buruh masih bisa didiskusikan dengan pengusaha. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN …
H U K U M Vol. VII, No. 13/I/P3DI/Juli/2015 Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis REVISI UU KPK: PEMBENAHAN HUKUM PENYADAPAN KPK Prianter Jaya Hairi*) Abstrak Pengaturan yang terkait dengan penyadapan dalam UU KPK saat ini hanya sebatas pemberian wewenang bagi KPK untuk menyadap dan merekam pembicaraan, Download Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Download Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang di situs infoasn.id Analisis secara Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Undang ... Nov 21, 2013 · Karena itu sejak tahun 2006 Indra mengaku aktif mengajak buruh untuk menyiapkan draf revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Masalah kesejahteraan bagi para pekerja oleh Undang-Undang No.13 Tahun 2003 masih kurang lengkap dibahas secara mendetail, sebab kesejahteraan pekerja adalah hal yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah dan pengusaha UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN …
Revisi UU Ketenagakerjaan Penuh Polemik - hukumonline.com UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejatinya dibuat untuk menggantikan produk hukum yang lama karena dianggap menempatkan pekerja pada posisi kurang menguntungkan dalam hubungan industrial. Kenyataan menunjukkan hal berbeda. Karena itu sejak tahun 2006 Indra mengaku aktif mengajak buruh untuk menyiapkan draf revisi UU Ketenagakerjaan. Inilah Isi Revisi UU Tenaga Kerja yang Dianggap Paling Gila Mar 29, 2006 · Jakarta - Aksi penolakan revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan kian marak. Isinya dinilai mengebiri hak buruh/pekerja, bahkan dianggap sebagai karya paling gila.Revisi UU Ketenagakerjaan ini Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan, Ini Hal yang Disoroti ... TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Departemen Buruh Perempuan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Dian Septi beranggapan revisi Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan semangat Presiden Jokowi untuk membangun sumber daya manusia secara utuh.. Baca: Menteri Hanif: UU Ketenagakerjaan Kita Kaku Seperti Kanebo Kering
DOKUMEN KURIKULUM 2013 kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU nomor 20 tahun 2003; PP nomor 19 tahun 2005). Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang dirancang baik dalam bentuk dokumen, proses, maupun penilaian didasarkan pada pencapaian tujuan, … Draf Revisi UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan ... Apr 29, 2013 · Draf Revisi UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil: KIARA: Tetap Mengkapling, Memprivatisasi, dan Mengkriminalisasi Jakarta, 16 April 2013. Draf revisi Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP-PPK) mulai dibahas oleh pemerintah. Naskah diterima: 18 Februari 2016; disetujui: 10 Maret 2016 undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur penyertaan naskah akademik dalam pengajuan rancangan peraturan, keberadaan naskah akademik bisa menjadi koridor pembahasan revisi UU. Sebagai contoh saat DPR mengajukan revisi UU KPK dengan membatasi masa kerja selama 12 tahun. Saat itu, dalam naskah
Latar Belakang Kurikulum 2013 (K13) di Iindonesia, Lengkap!
